A. Letak absolut

Letak astronomis dapat diartikan sebagai letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujur. Secara astronomis, wilayah Indonesia berada antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Letak astronomis Indonesia disebut juga letak absolut. Batas Wilayah Indonesia berdasarkan letak absolutnya adalah sebagai berikut :

Misalnya dapat dilihat dari jenis matapencahariannya, bentuk rumahnya, cara berpakaiannya bahkan pola permukimannya.

A. Negara kepulauan

Berdasarkan konvensi UNCLOS III tahun 1982 pada pasal 46 bahwa negara kepulauan merupakan suatu negara yang secara keseluruhan terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau pulau lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari gugusan puau pulau dari Sabang sampai Merauke yang mencakup pulau pulau lain. Sebagai negara kepulauan memiiki kedaulatan teritorial atas perairan kepulauannya dan perairan kedalaman. Kedaulatan Indonesia mencakup aspek seperti kekayaan alam didalamnya, dasar laut, udara diatasnya, dan ruang laut.

B. Nusantara

Nusantara merupakan istilah yang diunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kata Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi Indonesia. Dalam GBHN disebutkan wawasan nusantara yang lebih lanjut ditegaskan bahwa Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan, baik arti kesatuan politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

C. Maritim

Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan/teritorial laut yang sangat luas, memiliki banyak pulau, dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan, dan sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan. Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah wilayah dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya, sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara dengan sudut pandang iklim, cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keberagaman biota serta tatanan sosial budaya.

Nenek moyang bangsa Indonesia telah menanamkan budaya bahari sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1957, Bangsa Indonesia mendeklarasikan Wawasan Nusantara yang memandang bahwa wilayah laut di antara pulau-pulau Indonesia sebagai satu-kesatuan wilayah Nusantara. Bung Karno saat pembukaan Lemhanas tahun 1965 mengatakan bahwa “Geolitical Destiny” dari Indonesia adalah Maritim. Pada tahun 1982, Indonesia berhasil memberikan gagasan Negara Nusantara dan diakui oleh Internasional dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada tahun 1998, Presiden BJ Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia

dalam “Deklarasi Bunaken”. Sejak tahun 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut dan berubah nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 200.

Pada saat ini, semangat budaya maritim kembali dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Visi, Misi, dan Program Aksi yang terkenal dengan NAWACITA. Di dalam program tersebut disebutkan Diplomasi Maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, meningkatkan upaya pengamanan khusus wilayah kelauatan guna mencegah illegal fishing, dan program tol laut. Program tol laut yang dibuat oleh Pemerintahan Jokowi menargetkan pembangunan 24 pelabuhan dan pembelian 609 kapal dengan biaya ±96,8 triliun. Program tol laut ini akan menjadi bagian penting jalur maritim dunia.

Kebijakan-kebijakan di bidang kelautan dibuat untuk mendukung semangat kemaritiman. Pada masa pemerintahan saat ini, semangat kemaritiman ditunjukkan dalam bentuk program tol laut sebagai poros maritim dunia. Dibalik kebijakan-kebijakan yang dibuat, Indonesia mempunyai sejumlah masalah yang harus diselesaikan terutama masalah perbatasan laut. Hal ini sangat penting karena dengan dibentuknya kesepakatan batas Negara dengan Negara lain maka pulau-pulau terluar Indonesia tidak akan hilang dan keamanan Indonesia terjaga. Kemudian pembangunan di Indonesia haruslah melihat karakteristik Indonesia yang memiliki perairan yang lebih luas dari daratan. Semangat kemaritiman di Indonesia haruslah kembali di dalam diri bangsa Indonesia. Seperti dikatakan dalam sebuah lirik lagu “Nenek Moyangku Seorang Pelaut”, di dalam lirik ini memberikan arti penting bahwa Indonesia memiliki sejarah kemaritiman yang sangat kuat. Sehingga mulai saat ini mari kita kembalikan semangat kemaritiman di dalam diri bangsa untuk Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

A. Deklarasi Djuanda

Deklarasi Djuanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan wawasan nusantara. Deklarasi Djuanda membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas dari sebelumnya hanya 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2.

Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda membuat banyak negara yang keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut Indonesia yang baru. Untuk merundingkan penyelesaian masalah hukum laut ini, pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Selain itu Indonesia juga melalui konferensi Jeneva pada tahun 1958, berusaha mempertahankan konsepsinya yang tertuang dalam deklarasi Djuanda dan memantapkan Indonesia sebagai Archipelagic State Principle atau negara kepulauan.

Deklarasi Djuanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Pemerintah Indonesia kemudian meratifkasinya dalam UU No.17/ 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

B. Berdasar konvensi hukum laut internasional

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 yang dihadiri oleh 160 negara, telah menyetujui konvensi yang diusulkan oleh Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dengan prinsip negara kepulauan.

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut.

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua).Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter.Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masingmasing negara.Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai.Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.Di dalam zona ekonomi eksklusif ini,

Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Hak atas ZEE adalah:

1. Berhak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam.

2. Berhak melakukan penelitian, perlindungan dan pelestarian laut.

3. Mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut.

Batas udara teritorial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: batas wilayah udara horizontal dan batas wilayah udara vertikal.

1. Batas wilayah udara secara horizontal

Batas kedaulatan wilayah udara ini adalah sama dengan luas wilayah negara. Sedangkan untuk negara berpantai, batas wilayahnya ditambah dengan 12 mil laut diukur dari garis pangkal.

2. Batas wilayah udara secara vertikal

Batas wilayah udara ini masih menjadi menjadi persoalan. Hal tersebut karena belum adanya hukum umum dan interanasional yang mengaturnya. Oleh karena itu berbagai negara melakukan claim secara sepihak mengenai batas wilayah udara ini. Sebagai contoh claim tersebut adalah:

a. Amerika => batas yang ditetapkan setinggi 100 km.

b. Korea Selatan => batas yang ditetapkan setinggi 100 – 110 km.

c. Israel => batas yang ditetapkan setinggi 100 km.

d. Rusia => batas yang ditetapkan setinggi 100 – 120 km.

e. Indonesia => batas yang ditetapkan setinggi 110 km.